1. Q: Dalam berinvestasi, apa yang dipakai sebagai pedoman oleh Pengurus Dana Pensiun?
    A: Pengurus Dana Pensiun wajib berpedoman pada Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau yang ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
  2. Q: Dalam menetapkan Arahan Investasi, ketentuan perundanan apa yang dipakai sebagai acuan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas?
    A: Pendiri dan Dewan Pengawas dalam menetapkan Arahan Investasi Dana Pensiun harus mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun, saat ini yang berlaku adalah UU no 11 thn 1992 tentang Dana Pensiun dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 511 tahun 2002.
  3. Q: Adakah batasan-batasan dalam menetapkan Arahan Investasi?
    A: Sesuai dengan KMK nomor 511 tahun 2002, Dana Pensiun hanya bisa berinvestasi dalam 13 instrumen investasi. Selain itu, batasan investasi menyangkut prosentase pada instrumen tertentu serta para pihak dimana investasi itu ditempatkan.
  4. Q: Apakah yang dimaksud dengan Surat Utang Negara atau SUN?
    A: Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN diatur dalam UU no 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
  5. Q: Ada berapa macam Surat Utang Negara menurut UU no 21 tahun 2002?
    A: Surat Utang Negara terdiri atas :
    a. Surat Perbendaharaan Negara; berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
    b. Obligasi Negara. berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
  6. Q: Apa saja yang harus dicantumkan dalam setiap Surat Utang Negara ?
    A: Surat Utang Negara harus mencantumkan sekurang-kurangnya:
    a. nilai nominal,
    b. tanggal jatuh tempo,
    c. tanggal pembayaran bunga,
    d. tingkat bunga (kupon),
    e. frekuensi pembayaran bunga,
    f. cara perhitungan pembayaran bunga,
    g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo,
    h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.
  7. Q: Apa yang dimaksud dengan Afiliasi dalam kaitan dengan Investasi Dana Pensiun?
    A: Yang dimaksud dengan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam KMK no 511 tahun 2002 adalah hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu Pengendalian dari perusahaan tersebut.
  8. Q: .Apa yang dimaksud dengan Arahan Investasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja?
    A: Yang dimaksud dengan Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP atau Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.
  9. Q: Apa yang harus diatur dalam Arahan Investasi DPPK?
    A: Dalam Arahan Investasi paling kurang harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
    a. sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus;
    b. batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
    c. batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;
    d. obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun;
    e. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional dana pensiun;
    f. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
    g. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembapa keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi; dan
    h. sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya
  10. Q: Apa kewajiban Pengurus DPPK dalam menyusun Rencana Investasi tahunan?
    A: Dalam menyusun Rencana Investasi Tahunan, Pengurus wajib menyusun rencana, yang memuat sekurang-kurangnya:
    a. rencana komposisi jenis investasi;
    b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi dimaksud; dan
    c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi dimaksud.
    d. Selain itu, juga harus merupakan penjabaran dari Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif
  11. Q: Siapa yang wajib menyetujui Rencana Investasi Tahunan Pengurus?
    A: Rencana Investasi Tahunan hanya akan berlaku setelah paling kurang mendapat persetujuan Dewan Pengawas Dana Pensiun.
  12. Q: Jenis Investasi apa saja yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun ?
    A: Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut:
    a. deposito berjangka pada Bank;
    b. deposito on call pada Bank;
    c. sertifikat deposito pada Bank;
    d. saham yang tercatat di Bursa Efek;
    e. obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
    f. penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
    g. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
    h. tanah di Indonesia;
    i. bangunan di Indonesia;
    j. tanah dan bangunan di Indonesia;
    k. unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
    l. Sertifikat Bank Indonesia; dan atau
    m. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
    Catatan : Investasi Dana Pensiun di luar negeri tidak diperkenankan.
  13. Q: Apakah persyaratan untuk investasi pada Surat Pengakuan Utang?
    A: Persyaratan untuk investasi pada direct investment atau Surat Pengakuan Utang adalah :
    a. surat pengakuan utang yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun;
    b. surat pengakuan utang yang dijamin oleh penerbitnya dengan kekayaan yang bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari nilai utang,
    c. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang telah menghasilkan keuntungan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
    d. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun yang bersangkutan; dan
    e. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
  14. Q: Apakah persyaratan untuk berinvestasi di tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan ?
    A: Investasi pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan harus :
    a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun; dan
    b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
    c. didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan notaris.
    d. Selain itu, investasi tidak dapat dilakukan pada tanah, bangunan, atau tanah & bangunan di luar negeri, atau yang diagunkan, atau dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.
  15. Q; Adakah batasan secara kuantitatif terhadap Investasi Dana Pensiun?
    A: Menteri Keuangan menetapkan batasan kuantitatif investasi Dana Pensiun sebagai berikut:
    a. jumlah seluruh investasi pada satu Pihak tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun kecuali Surat Utang Negara (SUN).
    b. Penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan utang tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun, dengan ketentuan pada 1 pihak tidak melebih 10% dari total investasi.
    c. Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan tidak boleh melebihi 15% (lima belas perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
  16. Q: Siapakah yang menetapkan Arahan Investasi suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja ?
    A: Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, Arahan Investasi ditetapkan oleh Pendiri.
    Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, Arahan Investasi ditetapkan oleh Pendiri bersama dengan Dewan Pengawas.
  17. Q: Siapakah yang menetapkan Pilihan Investasi pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan?
    A: Pilihan investasi pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditetapkan oleh peserta berdasarkan jenis-jenis investasi yang ditawarkan oleh DPLK.
  18. Q: Dapatkah Dana Pensiun memberikan pinjaman uang kepada Peserta Dana Pensiun untuk membeli rumah?
    A: Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjamkan uang kepada peserta dengan alasan apapun, termasuk untuk membeli rumah.
  19. Q: Apa yang dimaksud dengan “crowding out”.
    A: “Crowding Out” adalah meningkatnya suku bunga riil karena pemerintah melakukan pinjaman untuk membiayai defisit.
  20. Q: Apa dampak penerbitan obligasi pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah yang berlebihan ?
    A: Penerbitan obligasi pemerintah yang berlebihan berdampak tersaingnya sektor swasta dalam memperoleh dana dan suku bunga riil akan naik.
  21. Q: Kapan kurs valuta asing suatu negara akan bertambah kuat?
    A: Kurs valuta asing suatu negara akan meningkat bila ekspornya meningkat dibandingkan dengan impornya.
  22. Q: Dalam pembagian dividen, jenis saham apa yang akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu?
    A: Saham preferen akan menerima pembagian dividen terlebih dulu dibanding dengan saham biasa.

Sumber: http://www.lspdp.or.id